JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, menilai bahwa pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD) soal potensi politik uang masih tinggi di Pemilu 2024 sangat masuk akal.

"Saya kita apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud cukup masuk akal. Apalagi, di tengah laju inflasi dan tekanan ekonomi global saat ini, godaan pemilih untuk menerima politik uang memang cukup tinggi," ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (19/10/2022).

Kendati begitu, politik uang bisa tidak terjadi karena perilaku itu tergantung dari para elite maupun kandidat yang ikut bertarung di pemilu mendatang.

"Jika mereka semakin tertarik menggunakan politik uang untuk memobilisasi pemilih dan semakin tinggi tingkat permisifitas pemilih tersebut pada politik uang, maka eskalasi politik uang dalam pemilu 2024 mendatang bisa makin meningkat," jelas Nyarwi.

Menurut dia, pada dasarnya belum ada data pasti mengenai politik uang bisa menentukan bahwa kandidat, calon atau partai akan dipilih. Memang, tren politik uang sering bermunculan dalam pemilu.

"Belum ada data yang valid yang menunjukkan bahwa preferensi mayoritas pemilih pada partai maupun kandidat sepenuhnya ditentukan oleh politik uang sebagai faktor utama yang menentukan pilihan mereka," ujarnya.

Menurut Nyarwi, para elite politik maupun partai politik yang menggunakan politik uang sebagai alat meraih suara tidak bisa dipastikan akan menjadi pemenang dalam sebuah pemilu.

"Tidak ada jaminan bahwa mereka yang menjalankan politik uang secara masif dan intensif dalam jumlah besar secara otomatis keluar sebagai pemenang pemilu atau terpilih atau mendapatkan kursi di jabatan publik," kata Nyarwi yang juga pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada.