MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk mengatasi dampak inflasi di daerah itu.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid, mengatakan, anggaran tersebut merujuk pada aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Adapun rinciannya yakni bantuan sosial Rp2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp10,5 miliar dan subsidi transportasi umum Rp2,5 miliar.

"Atas arahan Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman pemprov melakukan beberapa langkah dalam mengatasi inflasi. Fokus utamanya bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan," jelasnya di Makassar, Selasa (11/10/2022).

Penciptaan lapangan kerja ini dilakukan dengan padat karya dalam beberapa pekerjaan ruas jalan provinsi di Sulsel.

"Bapak Gubernur terus mendorong bagaimana program padat karya, yang bisa menyentuh dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," tutur Rasyid.

Terkait dengan bantuan subsidi transportasi sementara dilakukan verifikasi terkait kelengkapan berkas perusahaan termasuk rencana selisih kenaikan tarif dari angkutan antar-kabupaten khususnya kelas ekonomi.

"Untuk subsidi transportasi ini akan menyasar bagi angkutan umum antar kabupaten yang melayani kelas ekonomi. Untuk bantuan sosial, juga sementara dilakukan verifikasi calon penerima bansos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos," jelas Rasyid.