JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad berharap pemerintah menaikkan alokasi anggaran bantuan sosial untuk APBN tahun 2023.

"Bansos perlu ditingkatkan, sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan serta kembali mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan," jelasnya di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Menurut Kamrussamad, postur APBN 2023 memang dirancang dengan semangat optimisme. Namun perlu diingat, hal tersebut wajib diiringi dengan kewaspadaan tinggi. Hal itu dikarenakan inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas dan pelemahan ekonomi serta ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman di tahun depan.

"Dari pidato presiden, RAPBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp479,1 triliun. Saya lihat angka ini belum memadai, bahkan cenderung ada penurunan anggaran perlinsos 4,7 persen dari outlook 2022 yang sebesar Rp502,6 triliun," ujarnya.

Kamrussamad berharap bansos harus menjadi salah satu pos belanja prioritas pemerintah, mengingat risiko inflasi yang diprediksi masih tetap tinggi, baik inflasi pangan maupun energi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dirancang dengan optimisme dan kewaspadaan di tengah awan gelap perekonomian global.

"Optimisme dilandasi oleh pemulihan ekonomi hingga triwulan kedua yang tumbuh mengesankan yaitu 5,44 persen, dengan tingkat pertumbuhan ini termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN," katanya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (30/8/2022).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2022 lebih baik dibandingkan negara-negara maju dan berkembang lain yang justru mengalami penurunan pertumbuhan karena tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter.

Sementara itu, inflasi Indonesia juga dinilai masih berada di tingkat moderat 4,94 persen pada Juli 2022. 

"Kinerja pertumbuhan dan inflasi hingga semester I-2022 memberikan landasan optimisme. Namun kita tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi serta ketegangan geopolitik," tutur Sri Mulyani.