JAKARTA - Izin ekspor batu bara hanya diberikan kepada produsen yang telah memenuhi kewajiban pasokan ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Izin ekspor itu diberikan setelah ada kepastian bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman.

PT PLN (Persero) melaporkan stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasi (HOP) atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP. 

"Mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release (dilepas) untuk melakukan ekspor," katanya dalam rapat koordinasi terkait Larangan Ekspor Batubara dan Pemenuhan Batubara PLN di Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Menurut Luhut, pelepasan ekspor perlu dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batu bara tersebut terlalu lama dibiarkan. Namun perusahaan-perusahaan batu bara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 jika belum memenuhi kewajiban DMO dan/atau kontrak kepada PLN di tahun 2021. Pasalnya, Hanya terdapat 47 perusahaan, dari total 578 badan usaha yang bergerak di sub sektor batu bara, yang bisa melebihi ketentuan persentase penjualan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 100 persen.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Kamis (13/1/2022) mengatakan, pihaknya telah melakukan klasifikasi perusahaan-perusahaan yang tidak dan memenuhi ketentuan DMO. Terdapat 578 perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan batu bara di Tanah Air. Dengan rincian 47 perusahaan mampu penuhi DMO lebih dari 100 persen, 32 perusahaan yang memenuhi DMO rentang 75-100 persen, dan 25 perusahaan hanya memenuhi DMO rentang 25-75 persen.

Kemudian, ada 17 perusahaan yang memenuhi 25-50 persen DMO, 29 perusahaan dengan rentang pemenuhan DMO 1-25 persen, dan ada 428 perusahaan yang tidak pernah memenuhi ketentuan alias nol persen DMO. Dia mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan dua tim ke lapangan guna mengidentifikasi krisis energi primer pada 1 Januari 2022 lalu. Tim pertama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meninjau sarana-sarana penyimpanan batu bara di 10 PLTU yang kritis untuk melihat persediaan stok. Hasilnya ternyata stok batu bara cukup kritis, kemudian ini berkembang menjadi 17 unit.

Tim kedua dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama tim bea cukai, BPKP, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memeriksa langsung kondisi pelabuhan-pelabuhan ekspor di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera. Pemeriksaan itu untuk mengetahui jumlah kapal beserta isinya. Menurut Arifin, ada ratusan tongkang dan puluhan kapal-kapal besar yang siap berlayar membawa batu bara ke luar negeri.

"Kalau kita lihat dari 600 juta ton batu bara yang diproduksi di dalam negeri, 40 persen yaitu 240 juta ton masuk ke dalam kategori spesifikasi yang dibutuhkan oleh PLN," ujar Arifin.

"Sedangkan pemakaian PLN rata-rata 10 juta ton per bulan, jadi sebetulnya ini akses volumenya banyak, tapi waktu itu memang sudah siap untuk dilempar ke pasar luar," tambahnya.

Pemerintah lantas menahan kapal-kapal logistik batu bara berdasarkan spesifikasi untuk meneruskan ekspor atau tahan. Kemudian, pemerintah mengambil langkah untuk menjadwalkan ulang atau mengalokasikan ulang batu bara tersebut. Berdasarkan pendataan pemerintah terdapat klasifikasi batu bara yang tidak masuk dalam spesifikasinya PLN. Menurut Arifin, apabila ada pemilik material batu bara yang tidak bisa memenuhi 25 persen DMO, maka pemerintah tidak akan mengizinkan kapal-kapal logistik yang memuat batu bara itu berlayar ke luar negeri.

"(Izin) yang kami berikan adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 100 persen kewajibannya," ujarnya. 

Pemerintah membutuhkan waktu yang intens untuk melakukan klasifikasi tersebut, sehingga hasil inventarisasi itu memberikan tambahan stok batu bara sebanyak 5,1 juta ton. Sepanjang Januari 2022, Arifin menyampaikan bahwa pemerintah telah mengamankan 16,2 juta ton batu bara untuk kebutuhan PLN berkat dukungan pada produsen batu bara dan asosiasi angkutan logistik.

"Sampai akhir Januari kami bisa pastikan pasokan batu bara bisa diamankan," pungkasnya. 

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.