JAKARTA - Gendutnya anggaran untuk pandemi Covid-19 membuat utang negara makin membengkak. Alasan klasik ini membuat menteri keuangan terbaik dunia, Sri Mulyani akan menambal defisit tersebut dengan dengan berutang lagi. Utang ditambal hutang judulnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini “kekeh”, tambahan utang sangat diperlukan untuk menutup defisit yang semakin membengkak karena besarnya pengeluaran pemerintah dimasa pandemi ini.

Hanya saja utang Indonesia menurut Kementerian Keuangan sendiri tercatat mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021, naik 2,05 persen atau Rp128 triliun dari periode Januari 2021. Belum utang BUMN totalnya sekitar Rp 8.500 triliun. Kapan bisa pelunasannya selesai.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pun menyetujui keinginan Sri Mulyani ini.  Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, pemerintah perlu berutang karena memang kondisi yang mengharuskan. Pinjaman uang tersebut semata-mata untuk membantu rakyat bertahan di tengah pandemi COVID-19.

Namun ironisnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkhawatirkan kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan bunga utang menurun. Menurut BPK pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini melampaui pertumbuhan PDB nasional.

Indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR). Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen.

Angka tersebut melampaui rekomendasi IMF pada rentang 25-35 persen. Begitu juga dengan pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen.

Kemudian, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen. Tak hanya itu, indikator kesinambungan fiskal 2020 yang sebesar 4,27 persen juga melampaui batas yang direkomendasikan 

Jika menurut rekomendasi IMF saja ini sudah melampaui, kenapa kita mau berhutang lagi tanpa dikaji lebih dalam.

Pandemi ini memang memerlukan anggaran tinggi, namun kenyataan dilapangan ada banyak penyimpangan penggunaannya yang tak bisa ditutupi. Jika tidak ada perbaikan mulai dari penganggaran hingga penyaluran, penambahan hutang ini akan sama seperti menabur garam ke air laut.