JAKARTA - Kementerian Keuangan menegaskan bahwa negara hadir melalui APBN untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan bagi perempuan, terutama yang berkiprah di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, di dalam APBN, pihaknya sudah menerapkan budget tagging, yaitu menandai APBN, anggaran-anggaran yang dikeluarkan dan digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga yang memperkuat atau memiliki dimensi penguatan gender. Yaitu cirinya memberikan peranan dan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi.

Menurutnya, UMKM berkontribusi sebanyak 61,1 persen terhadap pendapatan negara pada 2021 dengan jumlah 64 juta, di mana sebanyak 37 juta atau 64,5 persennya dikelola oleh perempuan.

Oleh karena itu, APBN memberikan dukungan kepada perempuan dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai total Rp370 triliun dengan bunga sangat rendah yang sebagian besarnya dinikmati oleh UMKM.

“Kami juga memiliki instrumen, seperti PMN dan Pegadaian dengan program Mekaar. Itu juga menggunakan uang negara,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan sambutan secara virtual dalam Talkshow Hari Ibu: Perempuan Berdaya, Indonesia Maju, yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Kamis (22/12/2022).

Tak hanya itu, lanjutnya, negara juga mendukung pembiayaan untuk pelaku UMKM ultra mikro (UMi) dengan plafon kredit yang sangat rendah, yakni di bawah Rp10 juta dengan jangka waktu relatif pendek kurang dari 52 minggu.

Program UMi juga telah berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang harapannya UMi tidak hanya bekerja untuk pasar Indonesia, namun bisa menembus pasar dunia melalui ekspor melalui pelatihan atau coaching.

Sri Mulyani juga menyampaikan, baru-baru ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia melakukan branding UMKM Financing Empowerment (U-Fine) yang memberikan serangkaian kegiatan pembinaan kepada UMKM. Tujuan utamanya inklusi keuangan dan mendorong debitur program pembiayaan pemerintah untuk naik kelas.

Menurut dia, banyak sekali perempuan yang terjun menjadi pelaku ekonomi tanpa dibekali dengan pengalaman, keterampilan, networking yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha karena harus mendadak masuk dalam kegiatan ekonomi untuk mendukung perekonomian rumah tangga. Oleh karenanya, berbagai aktivitas pemberdayaan, termasuk akses kepada permodalan menjadi sangat penting.

“Di sinilah negara hadir menggunakan instrumen keuangan negara maupun melalui institusi atau lembaga-lembaga yang diberikan penugasan khusus, seperti LPEI untuk mendorong ekspor, PIP Umi untuk memberikan akses kredit dan pemberdayaan coaching kepada UMKM bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, dan melalui dana APBN dalam bentuk subsidi bunga,” kata Sri Mulyani.