PEKANBARU - Pemerintah daerah (Pemda) didesak segera mengoptimalkan penggunaan belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) di sisa tahun anggaran 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun, namun yang baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.

"Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian di Pekanbaru, Selasa (8/11/2022).

Dia mengatakan, penggunaan BTT di tingkat provinsi, terealisasi baru 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru sebesar 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun, serta di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.

Mendagri menyebutkan, sebagian dana ini dicadangkan untuk kegiatan berhubungan dengan keadaan kedaruratan bencana, tapi sudah dikeluarkan surat, baik dari Kemenkeu maupun dari kami sendiri (Kemendagri), (bahwa daerah) dapat menggunakan (BTT) untuk penanganan inflasi.

Pemanfaatan BTT untuk mengendalikan inflasi merupakan salah satu intervensi dengan menggunakan instrumen keuangan. Terlebih, di sisa tahun anggaran 2022, masih terdapat BTT yang belum dioptimalkan.

"Bisa dimanfaatkan BTT ini untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu selain regulasi itu adalah instrumen keuangan. Dan di sinilah kita minta tolong manfaatkan betul BTT ini," kata Mendagri.

Merujuk pada sumber data yang sama, realisasi bansos juga dinilai masih jauh dari harapan. Dari total anggaran sebesar Rp12.452,58 triliun, baru terealisasi 49,51 persen atau Rp6.164,73 triliun.

"Mau diapakan (sisa dana di periode sisa tahun anggaran) satu setengah bulan, menjadi SiLPA? Padahal rakyat memerlukan.”

Realisasi bansos di tingkat provinsi diketahui baru sebesar 51,27 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota capaiannya masih di bawah 50 persen dari total anggaran. Untuk tingkat kabupaten baru terealisasi sebanyak 47,86 persen, dan kota baru terealisasi 46,44 persen.

Mendagri juga meminta daerah yang tidak menganggarkan bansos di tahun anggaran 2022, untuk menganggarkannya di tahun anggaran 2023. Mengingat, alokasi anggaran bansos dapat digunakan untuk membantu masyarakat di situasi yang tidak dapat diprediksi, seperti akibat adanya inflasi seperti sekarang ini.

"Mohon Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ini termasuk (daerah lain) yang tidak menganggarkan bansos ini, sehingga ketika terjadi keadaan yang kita tidak duga karena inflasi. Kenaikan harga barang perlu intervensi kepada rakyat yang tidak mampu, kita sudah memiliki instrumen keuangan (untuk) membantu masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.

Tito sendiri mengapresiasi Gubernur Riau, Syamsuar, yang dinilai mampu mengendalikan inflasi. Terbukti, ekonomi di provinsi itu tumbuh 4,6 persen.

"Terimakasih banyak kepada gubernur dan rekan–rekan Forkopimda karena telah bergandengan tangan sehingga inflasi terkendali," kata Tito Karnavian.

Mendagri mengatakan, di mata Pemerintah Pusat, Provinsi Riau merupakan provinsi yang produktif dan kondusif dan ini dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi Riau yang cukup baik tersebut.

Dalam kesempatan itu, Syamsuar mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan arahan Mendagri. "Ekonomi Riau tumbuh positif. Investasi di Riau juga positif. Ini berkat kerja sama kami dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Riau ini," katanya.

Kerja sama yang baik tersebut, kata dia, sekaligus dapat menurunkan angka pengangguran terbuka Riau dari enam persen sekarang sudah 4,30 persen. Termasuk juga menurunkan angka kemiskinan Riau.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 9 November 2022.