JAKARTA - Presidensi G20 Indonesia mendorong negara adidaya untuk dapat berkontribusi mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan, terutama pasca-pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim yang juga disebabkan oleh negara adidaya.

"Anda harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri, meskipun sebagai negara adidaya di dunia," kata Sri Mulyani saat membuka T20 Special Event: Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF) di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/10/2022.

Dia menegaskan bahwa meski negara-negara adidaya masih dapat beroperasi dan menikmati kekayaannya, namun masalah perubahan iklim pasti tidak bisa diatasi sendiri. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim membutuhkan dana yang sangat besar dan komitmen dalam jangka menengah hingga panjang.

Oleh sebab itu, Presidensi G20 Indonesia meyakinkan negara anggota untuk tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Presidensi G20 Indonesia pun menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan membutuhkan kontribusi semua negara, termasuk oleh lembaga Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat dioptimalkan terutama melalui peningkatan kapasitas MDB termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal atau Capital Adequacy Framework (CAF). Reviu CAF sendiri bertujuan untuk mengoptimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar bagi pendanaan pembangunan para negara anggota.

Sri Mulyani menjelaskan, beberapa inisiatif dalam konteks pembangunan berkelanjutan telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Inisiatif tersebut di antaranya seperti energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital dan juga proyek pembangunan perkotaan.

"Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait," ujarnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, menambahkan, sejauh ini telah dilakukan berbagai diskusi dengan calon investor, MDB serta pemodal.

Diskusi ini dilakukan dengan harapan Indonesia dapat menampilkan satu bukti nyata dari komitmen terkait iklim pada KTT mendatang.

Sementara di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, dukungan dan sinergi lebih erat dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah dan pemangku-pemangku kepentingan diperlukan, agar keketuaan Indonesia di G20 tahun ini mampu memberikan manfaat nyata bagi dunia.

"Masyarakat serta pemerintah dan stake holders (para pemangku kepentingan), termasuk lembaga leadership (kepemimpinan) seperti Lemhannas perlu bersinergi lebih erat. Agar prioritas (dalam G20) dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia," jelasnya saat menyampaikan pidato kunci mewakili Presiden Joko Widodo dalam Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Gedung Pancagatra Lemhannas, Jakarta.

Airlangga mengatakan, adapun hasil-hasil kerja nyata itu terdiri atas hasil kerja yang bersifat berkelanjutan dan inklusif untuk memperkuat arsitektur kesehatan global, mendukung transformasi ekonomi berbasis digitalisasi, mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau serta menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan. 

Kemudian berkenaan dengan peran G20 sebagai forum ekonomi global, Airlangga mengatakan, pada tahun ini di bawah keketuaan Indonesia, G20 akan terus berupaya mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan keuangan.

"G20 di bawah presidensi (keketuaan) Indonesia akan terus berupaya mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan keuangan yang saat ini terjadi serta memastikan capaian global pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 tetap on the track (berada dalam jalur yang semestinya) dan leaving no one behind (tidak meninggalkan satu negara pun)," ujarnya.

Selanjutnya, dalam seminar yang bertajuk "Kolaborasi/Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Kolaborasi" itu, Airlangga menyampaikan bahwa keketuaan Indonesia di G20 pada tahun ini merupakan suatu amanat sekaligus tantangan besar yang harus ditaklukkan.

Hal tersebut disebabkan oleh perhelatan G20 kali ini berlangsung di tengah keadaan dunia yang sedang dihadapkan pada ancaman krisis, terutama di sektor pangan, energi serta ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan perang antara Ukraina dan Rusia.

"Akibat perang tersebut, proyeksi pertumbuhan global pun direvisi ke bawah karena inflasi yang tinggi akibat harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter," ujarnya.

Dengan demikian, tambah Airlangga, keketuaan Indonesia dalam G20 kali ini bernilai penting untuk menghadirkan solusi nyata atas beragam persoalan dunia yang semakin kompleks tersebut.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 12 Oktober 2022.