JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani harus melakukan perubahan tata cara kelola keuangan DPR, yang selalu mendapat sorotan miring di ruang publik.

Hal itu disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti, terkait pengadaan barang berupa gorden dan blind untuk rumah dinas para anggota Dewan yang mencapai Rp48 miliar, dan bersumber dari APBN 2022.

Tanpa adanya perubahan penting dalam tata kelola ini, kata Ray, sulit menilai bahwa Puan punya prestasi yang gemilang. Dan catatan prestasi ini tentu sangat penting dalam menaikan pamor di tengah masyarakat.

"Saya kira Ibu Puan perlu membuktikan," ujar Ray Rangkuit kepada Info Indoensia, Selasa (29/3/2022).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia ini mengaku selalu mengelus dada ketika mendengar soal urusan pengadaan di DPR. Sebab, selain dananya yang fantastis, manfaatnya tidak jelas.

Alasan yang dipakai, kata dia, sekedarnya saja. Tapi efek dana dari pengadaan itu bukan main besarnya. Parahnya lagi, publik baru diberi tahu setelah masuk di ujung tender. Itupun hanya sepenggal informasi.

"Itulah yang terjadi pada pengadaan gorden ini. Harganya selangit, tapi kualifikasi, jenis, bahan, dan kwantitasnya tidak ada yang tahu," ujar Ray.

Ray pun menyoroti soal kelakuan para wakil rakyat itu, yang saling lempar antara Sekretariat Jenderal DPR, Badan Anggaran DPR dan Pimpinan DPR ketika menjadi sorotan publik. Namun ketika perhatian publik mulai redup, maka rencana pengadaannya dijalankan kembali.

"Yang satu menyebut tidak tau, yang lain merasa tidak memiliki kewenangan, dan tentu ada pihak yang merasa bahwa semua pemangku kewenangan di DPR sudah diberitahu," kata Ray.

"Nanti setelah publik meredup, rencana pengadaan akan jalan terus," kata Ray, yang menyebut para penghuni gedung Wakil Rakyat itu kurang peka dengan kritik publik.